Pallakawe– Inspektorat Kabupaten Tolitoli menggelar kegiatan Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pallakawe dalam hal pengawasan, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Desa Pallakawe tersebut dihadiri para Ketua dan anggota BPD , Kepala Desa, serta perangkat desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman BPD tentang peran strategisnya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat Kabupaten Tolitoli dalam sambutannya menegaskan, BPD bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra kritis kepala desa. Menurutnya, banyak permasalahan di desa muncul karena BPD belum memahami secara utuh kewenangan pengawasannya.“BPD harus berani mengawasi, tapi juga harus paham aturan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Dalam pemaparan materi, Tim Inspektorat menjelaskan tiga fungsi utama BPD, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.Khusus fungsi pengawasan, BPD berwenang mengawasi pelaksanaan APBDes, meminta keterangan kepada kepala desa, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada bupati melalui camat sebagai bahan evaluasi.Selain itu, peserta juga dibekali materi tentang mekanisme pengawasan yang benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan monitoring di lapangan, hingga penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat juga mengingatkan agar BPD tidak terlibat langsung dalam pengelolaan proyek, agar independensinya sebagai pengawas tetap terjaga. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Para peserta antusias menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, seperti keterlambatan laporan pertanggungjawaban kepala desa hingga minimnya keterlibatan BPD dalam Musyawarah Desa.Dengan adanya sosialisasi ini, Inspektorat berharap sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.